Mendekati
penghujung tahun 2013, perekonomian global masih diliputi
ketidakpastian. Gejolak terbesar dirasakan oleh Indonesia sejak
pertengahan 2013 saat Amerika mengumumkan penghentian program ekspansi
moneter atau quantitative easing (QE), yaitu pembelian surat berharga
pemerintah senilai 85 miliar dollar AS per bulan yang dilakukan sejak
2008.
Gejolak yang dirasakan Indonesia mulai menurun
pascapenutupan pemerintah AS (government shutdown) pada 1-16 Oktober
2013 yang membuat kebijakan QE kembali dilakukan oleh AS. Namun,
menurunnya tekanan eksternal bukan berarti membuat Indonesia berada pada
posisi aman.
"Pelemahan ekonomi masih terus terjadi, khususnya
setelah neraca transaksi berjalan mengalami defisit hingga 4,4 persen
PDB pada kuartal kedua 2013, seiring harga komoditas dunia yang
meningkat, seperti harga bahan bakar minyak," kata Dekan Fakultas Bisnis
Universitas Siswa Bangsa Internasional Prof Dr Adler H Manurung dalam
seminar ‘Economic and Market Outlook 2014’ yang mengangkat tema
“Navigating Risks, Maximizing Opportunities in 2014” di Jakarta, Rabu
(27/11/2013) malam.
Adler menilai paket kebijakan pada Agustus 2013 yang di antaranya bertujuan mendorong investasi asing langsung (FDI), memperkuat ekspor dan sektor-sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja sangat tepat.
Adler menilai paket kebijakan pada Agustus 2013 yang di antaranya bertujuan mendorong investasi asing langsung (FDI), memperkuat ekspor dan sektor-sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja sangat tepat.
"Termasuk juga langkah
membatasi impor seperti impor bahan bakar minyak, serta mendorong
stabilisasi inflasi melalui pembatasan impor berbasis harga untuk
beberapa produk seperti daging sapi dan hortikultura," katanya.
Menurut
Adler, paket-paket kebijakan tersebut konsisten dengan prospek
pemuliahan ekonomi yang terjadi di negara-negara tujuan ekspor utama
dari Indonesia, seperti Jepang, Cina, AS, Singapura, dan Korea Selatan.
"Pada
akhir Oktober 2013, pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan
untuk mempermudah proses ekspor-impor, dan juga untuk mengakses layanan
publik," katanya.
from TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
from TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA